Saatnya Berani Totalitas Menerapkan Gaya Hidup Halal di Era Milenial

Wisata Halal 

Pelesiran sudah menjadi gaya hidup kaum milenial Indonesia. Banyak anak muda yang menabung atau mengalokasikan pendapatannya untuk pelesiran. Bahasa kerennya, traveling. Selain ingin merasakan sendiri pesona daerah-daerah wisata yang didatangi dan menambah pengalaman, juga ingin membagikan pengalaman tersebut di media sosial. Instagram, adalah salah satu media sosial yang paling digemari untuk membagikan foto-foto saat pelesiran. 

Saya sendiri tadinya tidak terlalu suka bepergian jauh, karena ribet membawa barang-barangnya. Nah, sekarang malah saya ingin sering pelesiran, karena mendatangi tempat-tempat baru itu sangat menyenangkan. Bisa melihat pesona dari obyek wisata alami maupun buatan dan memperkaya khazanah pengetahuan nusantara. Indonesia ini kaya akan obyek wisata dan pelesiran yang menarik. Ditambah dengan aneka kulinernya yang bermacam-macam, tak kalah dengan makanan dari luar negeri. 

Namun, sebagai seorang muslim, saya memiliki batasan dalam mengonsumsi produk terutama makanan dan minuman. Seorang muslim diharamkan untuk mengonsumsi beberapa jenis makanan dan minuman yang mengandung babi, alkohol, dan lain-lain. Dengan makin berkembangnya dunia kuliner, elemen haram itu bisa dimodifikasi di dalam aneka jenis makanan. Contohnya saja, Rhum. Masih banyak muslim yang belum tahu bahwa Rhum itu haram.

Rhum adalah minuman beralkohol yang berasal dari hasil fermentasi dan distilasi tetes tebu. Kandungan alkohol di dalam rhum itu cukup tinggi dan termasuk dalam minuman keras atau khamr. Jadi, sudah jelas ya kalau Rhum itu haram. Permasalahannya, Rhum banyak digunakan dalam campuran adonan kue seperti kue tart karena dapat menghasilkan aroma yang menggugah selera. Kita seringkali luput memperhatikan kandungan dalam sebuah kue yang ternyata mengandung Rhum. Walaupun tidak memabukkan, tetap saja kita diharamkan untuk mengonsumsi alkohol setetes pun. 

Indonesia ini adalah negara di mana penduduknya adalah mayoritas muslim. Menurut data dari Global Islamic Economic Report tahun 2018-2019, jumlah penduduk muslim di Indonesia telah mencapai 87,18% dari populasi 232,5 juta jiwa. Wow, banyak sekali ya. Sepertiga dari umat Islam ini berusia di bawah 15 tahun, dan dua pertiganya berusia kurang dari 30 tahun. Mereka disebut generasi Y. Sedangkan generasi milenial adalah yang lahir antara tahun 1980-2000. Saat ini, generasi milenial itu sudah menjadi penduduk dalam usia dan pendapatan yang mapan sehingga mampu menerapkan gaya hidup pelesiran.  Sehingga amat sangat dimaklumkan kalau kita berhak mendapatkan label halal dari setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi. Termasuk saat kita berwisata. 

Acapkali makanan dan minuman yang dijajakan oleh penduduk lokal itu kita anggap halal hanya berdasarkan kepercayaan, karena belum mendapatkan label halal dari LPPOM MUI. Contohnya, Mie Ayam. Kita makan mie ayam di pinggir jalan, apakah pernah bertanya bahwa mie ayamnya itu halal? Kita yakin dan percaya saja bahwa mie ayam itu halal, padahal bisa jadi dalam kaldunya ada kandungan minyak babi. Begitu juga saat kita makan Bakso. Memang, bakso di Indonesia dibuat dari daging sapi giling tapi ada juga yang dibuat dari daging babi giling. Jika penjualnya jujur, kita makan bakso yang halal. Kalau tidak jujur? 

Tak hanya di Indonesia, populasi muslim global juga meningkat hampir 73% dari 1,6 miliar pada tahun 2010, diperkirakan akan menjadi 2,8 miliar pada tahun 2050. Dan ternyata, mereka menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata yang populer. Pengalaman saya ketika pelesiran ke Bali, saya satu pesawat dengan banyak turis muslim dari Timur Tengah. Hal itu saya ketahui dari bahasa, penampilan fisik, dan gaya busana yang dikenakan. Kunjungan wisatawan muslim ini adalah salah satu pasar potensial yang diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut data dari Global Muslim Travel Index tahun 2018, pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah wisatawan muslim secara global yaitu menjadi 131 juta dari sebelumnya 121 juta pada tahun 2016. Jumlah ini diprediksikan akan terus meningkat yaitu 156 juta wisatawan muslim pada tahun 2020. Mengapa jumlah wisatawan muslim terus meningkat? Hal ini dikarenakan 7 faktor, yaitu: 

1. Pertumbuhan populasi muslim.
2. Pertumbuhan pendapatan kelas menengah, sehingga mereka punya dana untuk pelesiran.
3. Pertumbuhan populasi generasi muslim milenial.
4. Meningkatnya akses terhadap informasi travel.
5. Meningkatnya penyedia jasa travel yang mengakomodir kebutuhan ibadah umat Islam. 
6. Menjamurnya Travel Ramadan (khusus di bulan Ramadan)
7. Menjamurnya usaha travel, yang melayani perjalanan travel ke beberapa tempat wisata dengan mudah.

Tentunya, dengan makin banyaknya penduduk dan wisatawan muslim, pariwisata halal sangatlah dibutuhkan. Para wisatawan muslim harus bisa mendapatkan kepastian bahwa makanan dan minuman yang mereka konsumsi itu halal. Indonesia pun menempati peringkat ke-9 dari 10 besar pariwisata terkuat di dunia, menurut laporan World Travel and Tourism Council (WTTC, 2018).

Tak heran jika dalam 3 dasawarsa terakhir, ekonomi dan keuangan syariah berkembang pesat secara global maupun nasional. Berdasarkan data dari The State of The Global Islamic Economy Report tahun 2018-2019, besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal dunia mencapai USD 2,1 Triliun pada tahun 2017. Diperkirakan akan menjadi 2,3 Triliun pada tahun 2023.  Otomatis, peningkatan itu juga akan meningkatkan permintaan produk dan jasa halal, seperti makanan halal, pariwisata halal, fesyen halal, rekreasi dan travel halal, serta farmasi dan kosmetik halal.

Sayangnya, Indonesia masih belum berperan optimal untuk memenuhi permintaan ini. Itulah mengapa, Kementerian BPN atau Bappenas pada World Islamic Economic Forum yang ke-12 di Jakarta pada tanggal 2-4 Agustus 2016 lalu meluncurkan Masterplan Economi Keuangan Syariah (MAKSI) yang pertama. Kemudian, pada 6 Juni 2017, disain pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diinisiasi dan dibakukan oleh Bank Indonesia yaitu dalam bentuk cetak biru (blue print) ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. 

Lalu, tanggal 5 Februari 2018, Presiden RI dalam Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mengarahkan pemangku kepentingan KNKS untuk menyusun Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (MEKSI) yang fokus pada pengembangan sektor riil ekonomi syariah atau Industri Halal sebagai peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional. Apa itu Industri Halal? Yaitu industri yang menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan standar Islam. 

Bambang Brodjonegoro

Pada tanggal 26 April 2019, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mengadakan pre-launching event yaitu Indonesia Islamic Economy Festival (IIEFest) di Trans Grand Ballroom Bandung untuk memperkenalkan industri halal di Indonesia kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan gaya hidup halal. Kegiatannya diantaranya ada talkshow Industri Digital Halal, talkshow Pariwisata Halal, talkshow Islamic Edutainment, Talkshow Muslim Modest Fashion, dan Expo Industri Halal oleh para pelaku industri, regulator, start-up milenial, UKM, dan masyarakat umum.

.

Tanggal 14 Mei 2019 lalu, diluncurkan buku Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (MEKSI) di Ruang Rapat Junaedi Hadisumarto 1-5, Gedung Saleh Afif Kementerian PPN/ Bappenas. Bambang Brodjonegoro selaku Menteri PPN/ Kepala Bappenas sekaligus Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menjelaskan bahwa, 

"dengan resmi diluncurkannya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (MEKSI) ini, maka kita akan menjawab tantangan sekaligus menyusun peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.  Dengan melibatkan berbagai sektor lainnya sebagai suatu integrasi sistem ekonomi berlandaskan syariah, agar pertumbuhan yang berlangsung pada sektor keuangan syariah memiliki dampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan di sektor riil. Harapannya, MEKSI menjadi rujukan bersama dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia dan menjadi program kerja implementatif pemerintah." 

Buku Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Dalam acara peluncuran ini, KNKS juga menekan nota kesepahaman dengan berbagai lembaga negara dan pemain pasar. Pengembangan Marketplace Halal dan Produk Keuangan Syariah melalui platform digital Marketplace yang ditandatangani oleh dua Unicorn Indonesia: Bukalapak dan Tokopedia. Dalam acara ini juga hadir Wakil Presiden RI, Menko Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri BUMN, Menteri KUKM, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Dewan Komisioner LPS, Ketua Umum MUI, Direktur Eksekutif KNKS dan jajarannya. 

Menteri Bappenas beserta jajaran direksi KNKS

Harapannya nanti umat Islam bisa lebih mudah mengakses produk-produk halal melalui kedua Marketplace tersebut. Produk-produk halal itu dapat diidentifikasi melalui nomor sertifikasi halal. Pengguna juga dapat melakukan investasi halal seperti reksadana syariah melalui platform e-commerce. KNKS juga melakukan kerjasama dengan Bank Syariah milik BUMN dan PT Fintek Karya Nusantara yang memiliki aplikasi pembayaran LinkAja. 

MEKSI 2019-2024 merekomendasikan empat langkah dan strategi utama, yaitu:

1. Penguatan halal value chain (rantai nilai halal) dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi.
2. Penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini. 
3. Penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain. 
4. Penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.

Untuk penguatan rantai nilai halal ini, terdiri atas 5 klaster, yaitu: 

1. Makanan dan minuman halal, 
2. Pariwisata halal, 
3. Fesyen muslim, 
4. Media dan rekreasi halal, 
5. Farmasi dan Kosmetik Halal. 

Halal Lifestyle di era milenial yang berhubungan dengan pelesiran, sudah tentu sangat bergantung pada makanan, minuman, dan pariwisata halal sebagaimana yang saya sebutkan di atas. Makanan halal mencakup daging, unggas, minuman kaleng dan beku, susu, roti, makanan organik, produk herbal, serta minuman. Menurut data Global Islamic Economy Report tahun 2018-2019, makanan dan minuman ini memegang saham terbesar di Global Halal Industry. dengan nilai USD 1,303 Miliar. 

Makanan Halal

Sertifikasi halal ditangani oleh LPPOM MUI. Selama ini, sertifikasi halal masih bersifat sukarela atau bergantung pada kesadaran pengusaha makanan dan minuman. Mulai tahun 2019, sertifikasi halal akan diwajibkan sehingga konsumen muslim merasa tenang mengonsumsi produk makanan dan minuman yang dijual di pasaran. Dengan adanya sertifikasi halal, maka produk tersebut terjamin higienitas, sanitasi, dan keamanannya. Sudah tentu ya kita juga tidak bertanya-tanya saat memakannya apakah ada kandungan bahan haramnya atau tidak. 

Sebagai konsumen, kita juga sebaiknya memiliki kesadaran. Bila produk makanan dan minuman tersebut belum ada sertifikasi halalnya, sebaiknya tidak dikonsumsi. Sedangkan dalam pariwisata halal, ada beberapa entry point yang membentuk nilai pariwisata halal, yaitu destinasi pariwisata, alat transportasi, hotel dan akomodasi, restoran dan kafe, serta travel and tours. 

Akhirnya, dengan adanya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia ini, saatnya kita berani totalitas menerapkan gaya hidup halal di era milenial. 

Untuk informasi lebih lengkap, bisa dilihat di sini: 

Instagram: @KNKS.ID 

Twitter: @KNKS_ID

Facebook: Komite Nasional Keuangan Syariah

Youtube: Komite Nasional Keuangan Syariah

Website: http://knks.go.id/